WNA yang dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian

WNA yang mempunyai dokumen keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 69 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (“PP 18/2021”) 

Adapun sarusun yang dapat dimiliki oleh WNA terbatas pada rumah susun yang dibangun di atas bidang tanah:

  1. hak pakai atau hak guna bangunan di atas tanah negara;
  2. hak pakai atau hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan; atau
  3. hak pakai atau hak guna bangunan di atas tanah hak milik.

Selain itu, sarusun tersebut harus merupakan sarusun yang dibangun di kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi.

kepemilikan sarusun oleh WNA diberikan dengan batasan:

  1. minimal harga;
  2. luas bidang tanah;
  3. jumlah bidang tanah atau unit sarusun; dan
  4. peruntukan untuk rumah tinggal atau hunian.

Batasan-batasan tersebut kemudian ditentukan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.